100 HARI KERJA PEMERITAHAN SBY-BOEDIONO

JAKARTA- Seratus hari pertama pemerintahan SBY-Boediono, diwarnai dengan gonjang-ganjing politik dan hukum, dibandingkan dengan gebrakan kinerja. Persoalan seperti kasus dua pimpinan KPK, hingga perseteruan Cicak vs Buaya dan kasus Bank Century, lebih lekat di benak masyarakat daripada apa yang diingatnya tentang kerja pemerintah. Pengamat Politik Universitas Gadjah Mada, Ari Sudjito memandang, salah satu hal yang menyebabkan berbagai persoalan meluas adalah tipikal reaksioner SBY terhadap “pancingan” lawan politiknya. “Ada beberapa titik lemah yang saya lihat dalam 100 hari pertama ini. Salah satunya, adanya distrust yang muncul karena mudahnya SBY merespon berbagai hal. Dia gampang tergoda untuk menjadi reaksioner terhadap manuver lawan politiknya. Terkadang, yang ditanggapi adalah isu-isu yang tidak penting,” kata Ari,  Rabu ( 27/1/2010 ) malam. Akhirnya, performa SBY dengan agenda 100 Hari Pemerintahan, tidak bisa melampaui konflik yang muncul. Hal ini mengakibatkan klaim keberhasilan yang mulai digembar-gemborkan pembantunya menjelang 100 hari pemerintahan, tidak memiliki legitimasi. “Gebrakan pemerintah sudah dilihat oleh publik karena dipenuhi oleh konflik. Kalau ada klaim tentang keberhasilan, saya pikir tidak legitimate. Ukurannya apa? Karena selama ini publik susah melakukan penilaian baik kualitatif maupun kuantitatif,” ujarnya. Ke depannya, lanjut Ari, pemerintahan SBY-Boediono harus memantapkan road map yang lebih baik untuk kerja pemerintahan selama lima tahun. Seratus hari pertama seharusnya dimanfaatkan untuk menjadi titik awal. “Meskipun, di setiap rezim, 100 hari pertama tidak pernah punya makna,” kata Ari.

Iklan

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: